Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme lelang dan implementasi pembiayaan infrastruktur pendidikan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Project Based Sukuk (PBS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pembiayaan infrastruktur berbasis SBSN hadir sebagai alternatif strategis dalam mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan tanpa melibatkan instrumen berbunga, serta menjadi wujud nyata penerapan prinsip keuangan syariah dalam pengelolaan dana publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan terhadap proses pengadaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme lelang dalam proyek SBSN di UIN Sayyid Ali Rahmatullah telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menggunakan sistem lelang terbuka berbasis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk menjamin transparansi dan efisiensi. Pengelolaan proyek melibatkan tiga kementerian utama Kementerian Agama, Bappenas, dan Kementerian Keuangan yang berperan dalam penilaian kelayakan, penganggaran, pengawasan, serta evaluasi kinerja proyek. Implementasi SBSN di UIN Sayyid Ali Rahmatullah terbukti mampu mempercepat pembangunan infrastruktur kampus, seperti gedung kuliah, laboratorium, dan perpustakaan, yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan akademik dan daya saing perguruan tinggi keagamaan. Pembiayaan melalui sukuk negara dapat menjadi instrumen efektif, transparan, dan berkelanjutan untuk mendukung penguatan infrastruktur pendidikan tinggi di Indonesia
Referensi
Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Kesiapan infrastruktur hukum dalam penerbitan sukuk sebagai instrumen pembiayaan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia. Jurisprudence, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4348
Ahmed, H. (2023). Islamic public finance and development: Policy perspectives for emerging economies. Routledge.
Asutay, M., & Ozen, E. (2020). Islamic finance and economic development in Muslim countries. Palgrave Macmillan.
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE.
Fatah, D. A. (2011). Perkembangan obligasi syariah (sukuk) di Indonesia: Analisis peluang dan tantangan. Al-‘Adalah, 10(1), 35–46. https://doi.org/10.24042/adalah.v13i3.234
Hasan, Z., & Hayat, M. A. (2022). Governance and accountability in Islamic public finance: Challenges and perspectives. International Journal of Islamic Economics and Finance, 5(2), 112–130.
Ilmia, A. (2021). Sukuk negara dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Finansha: Journal of Sharia Financial Management, 1(2), 22–34. https://doi.org/10.15575/fsfm.v1i2.10761
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.
Kholid, M. (2020). Implementasi hukum ekonomi Islam dalam Surat Berharga Syariah Negara Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 3(2), 113–132.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE.
Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
Scott, W. R. (2014). Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities (4th ed.). SAGE.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
World Bank. (2021). Enhancing transparency and accountability in public procurement: Policy report for developing countries. World Bank Publications.
Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE.